Pemerintah akhirnya menerbitkan aturan resmi mengenai pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan 2026 bagi seluruh pekerja dan buruh di Indonesia tanpa terkecuali.
Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran THR 2026 yang ditandatangani langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan, Prof. Yassierli, Ph.D., pada tanggal 2 Maret 2026.
Surat edaran bernomor M/3/HK.04.00/III/2026 ini secara resmi ditujukan kepada seluruh gubernur di setiap provinsi yang ada di seluruh wilayah Indonesia.
Tujuannya sangat jelas, memastikan setiap pekerja dan buruh mendapatkan haknya secara penuh sebelum merayakan Hari Raya Keagamaan bersama keluarga tercinta.
Bagi jutaan pekerja di seluruh penjuru negeri, terbitnya Surat Edaran THR 2026 ini menjadi kabar yang sungguh sudah lama sekali ditunggu-tunggu kedatangannya.
Terlebih lagi momen Lebaran semakin dekat, sementara kebutuhan finansial menjelang hari raya sama sekali bukanlah hal yang bisa dianggap sepele oleh siapapun.
Daftar isi
Kriteria Penerima THR
Tidak semua pekerja otomatis menerima THR begitu saja. Ada ketentuan penting yang perlu dipahami agar setiap pekerja tahu apakah mereka berhak mendapatkannya.
Berikut ini kriteria resmi siapa saja yang berhak menerima THR Keagamaan 2026 berdasarkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan yang telah diterbitkan:
- Pekerja atau buruh yang sudah menjalani masa kerja minimal 1 bulan secara terus-menerus tanpa terputus di perusahaan yang sama.
- Pekerja atau buruh yang terikat hubungan kerja dengan pengusaha, baik melalui perjanjian kerja waktu tidak tertentu maupun waktu tertentu.
Artinya, pekerja kontrak sekalipun tetap sepenuhnya berhak atas THR selama sudah bekerja minimal satu bulan penuh secara berturut-turut tanpa ada jeda sama sekali.
Ini merupakan bentuk perlindungan hukum nyata bagi kelompok pekerja yang selama ini kerap merasa belum sepenuhnya terlindungi oleh regulasi ketenagakerjaan nasional.
Batas Waktu Pencairan THR Lebaran 2026
Berdasarkan SE Menaker Nomor M/3/HK.04.00/III/2026, pengusaha wajib mencairkan THR paling lambat tujuh hari kalender sebelum Hari Raya Keagamaan tiba.
Ketentuan ini bukan sekadar imbauan moral biasa, melainkan kewajiban hukum yang secara tegas mengikat seluruh perusahaan tanpa pengecualian di seluruh Indonesia.
Pemerintah turut mendorong para pengusaha agar tidak menunggu hingga batas akhir, melainkan segera membayarkan THR lebih awal kepada seluruh pekerjanya tercinta.
Membayar THR lebih awal mencerminkan komitmen nyata perusahaan terhadap kesejahteraan karyawan, sekaligus memberikan ruang persiapan hari raya yang jauh lebih lapang.
Hal penting yang harus digarisbawahi, THR wajib dibayarkan secara penuh sekaligus dan tidak boleh dicicil dengan alasan atau dalih apa pun kepada para pekerja.
Aturan Besaran THR
Besaran THR yang diterima pekerja ditentukan langsung berdasarkan lamanya masa kerja yang telah mereka jalani. Berikut rincian lengkap cara perhitungannya:
- Pekerja dengan masa kerja 12 bulan atau lebih secara terus-menerus berhak mendapatkan THR penuh sebesar satu bulan upah tanpa potongan apa pun.
- Pekerja dengan masa kerja satu bulan hingga kurang dari 12 bulan mendapat THR proporsional: masa kerja dibagi 12, lalu dikali satu bulan upah.
Formula ini memastikan tidak ada satu pun pekerja yang akan dirugikan, meskipun mereka memang belum genap setahun bekerja di perusahaan yang bersangkutan tersebut.
Setiap bulan kontribusi yang telah mereka berikan tetap dihargai secara adil, transparan, dan sepenuhnya sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku secara nasional.
Cara Hitung THR untuk Pekerja Harian Lepas
Pekerja harian lepas memiliki skema perhitungan yang berbeda karena penghasilan mereka memang tidak bersifat tetap setiap bulannya tanpa pengecualian sama sekali.
Berikut ini ketentuan resmi cara menghitung THR khusus untuk kelompok pekerja harian lepas sesuai aturan yang ditetapkan pemerintah pada tahun 2026 ini:
- Pekerja harian lepas dengan masa kerja 12 bulan atau lebih, upah satu bulan dihitung dari rata-rata upah 12 bulan terakhir sebelum Hari Raya.
- Pekerja harian lepas dengan masa kerja kurang dari 12 bulan, upah dihitung dari rata-rata upah yang diterima setiap bulan selama masa kerja berlangsung.
Skema ini hadir untuk memastikan pekerja harian tetap mendapatkan THR yang proporsional dan adil, bukan sekadar angka sewenang-wenang dari kebijakan internal perusahaan.
Ketentuan Khusus Upah Berbasis Satuan Hasil
Ada pula kelompok pekerja yang sistem pengupahnya ditetapkan berdasarkan satuan hasil pekerjaan, bukan berdasarkan nominal gaji bulanan yang bersifat tetap setiap bulan.
Untuk kelompok ini, komponen upah satu bulan yang menjadi dasar perhitungan THR diambil dari rata-rata upah selama 12 bulan terakhir sebelum hari raya tiba.
Ketentuan ini berlaku secara merata dan memberikan kepastian penuh bagi pekerja borongan maupun yang berbasis target agar tidak pernah tertinggal dari haknya.
Jika Perusahaan Sudah Memberikan THR Lebih Besar
Bagi perusahaan yang dalam perjanjian kerja atau kebiasaan yang berlaku menetapkan nilai THR lebih tinggi dari ketentuan minimum pemerintah, nilai itu tetap yang berlaku.
Pemerintah menegaskan dengan tegas bahwa aturan dalam surat edaran ini hanyalah batas minimum yang wajib dipenuhi, bukan batas maksimum yang boleh diberikan perusahaan.
Posko Pengaduan THR 2026
Demi memastikan seluruh pekerja mendapatkan haknya, pemerintah resmi mengaktifkan posko pengaduan THR di setiap provinsi dan kabupaten atau kota di seluruh Indonesia.
Setiap wilayah diminta segera membentuk Pos Komando Satuan Tugas Ketenagakerjaan, yang secara resmi dikenal sebagai Posko Satgas THR 2026 di tingkat nasional Indonesia.
Pekerja yang merasa hak THR-nya tidak dipenuhi oleh pengusaha bisa langsung melapor melalui laman resmi pemerintah yang tersedia di https://poskothr.kemnaker.go.id.
Layanan posko ini terintegrasi secara nasional, sehingga setiap laporan yang masuk dari pekerja dapat ditangani lebih cepat, terstruktur, akuntabel, dan benar-benar transparan.
Jangan pernah ragu melapor jika ada pelanggaran yang terjadi. Keberadaan posko ini adalah bukti konkret bahwa pemerintah sungguh serius mengawal pelaksanaan THR tahun ini.
Link Download Surat Edaran THR 2026 PDF
Bagi pekerja, serikat buruh, maupun pengusaha yang ingin membaca langsung dokumen resminya, Surat Edaran THR 2026 ini tersedia dan bisa diunduh secara resmi dan bebas.
Dokumen Surat Edaran Menaker Nomor M/3/HK.04.00/III/2026 dapat diakses langsung melalui situs resmi Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia di https://jdih.kemnaker.go.id/asset/data_puu/2026senaker003.pdf
Pastikan selalu mengunduh dari sumber resmi agar dokumen yang diperoleh benar-benar versi sah dan tidak pernah dimodifikasi oleh pihak mana pun sebelumnya sama sekali.
Dokumen ini sangat penting sebagai pegangan resmi bagi pekerja maupun perusahaan dalam memahami hak dan kewajiban masing-masing pihak menjelang Hari Raya 2026 mendatang.