PKH dan BPNT Tahap 1 Cair Februari 2026, Begini Cara Cek Saldo KKS

Pencairan bantuan sosial reguler pemerintah pada awal 2026 tinggal menunggu waktu. Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahap pertama dipastikan mulai disalurkan dalam waktu dekat.

Kepastian tersebut datang langsung dari pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial, yang saat ini tengah mematangkan proses distribusi agar bantuan diterima tepat sasaran.

Momentum pencairan ini dinilai krusial karena bertepatan dengan kebutuhan rumah tangga yang meningkat menjelang Ramadhan.

Pemerintah menargetkan jutaan keluarga penerima manfaat bisa segera mengakses bantuan melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) tanpa hambatan administratif.

Kapan PKH dan BPNT Tahap 1 Cair?

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan rencana penyaluran tersebut saat ditemui di Jakarta pada Jumat, 23 Januari 2026.

Ia menyampaikan pernyataannya selepas penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Sosial dan Kementerian Koperasi.

“Bansos reguler tahap pertama ini rencananya mulai disalurkan Februari untuk sekitar 18 juta keluarga penerima manfaat, termasuk di dalamnya PKH dan bantuan sembako,” ujar Saifullah Yusuf.

Untuk program BPNT, Kementerian Sosial menetapkan besaran bantuan sebesar Rp 200.000 per bulan untuk setiap keluarga penerima.

Namun, pencairannya dilakukan secara triwulanan, sehingga dalam satu periode — yang mencakup bulan Januari, Februari, dan Maret — total dana yang akan diterima mencapai Rp 600.000.

Berbeda dengan BPNT yang memiliki angka tetap, besaran bantuan PKH disesuaikan dengan kategori anggota keluarga.

Penerima yang termasuk anak usia sekolah, lanjut usia di atas 60 tahun, penyandang disabilitas, ibu hamil, serta anak usia dini akan mendapatkan bantuan berkisar antara Rp 225.000 hingga Rp 750.000 per tahap.

Menteri Sosial juga menyampaikan harapannya agar penyaluran tahap pertama ini berjalan tepat waktu dan tepat sasaran.

Apalagi, periode pencairan ini bersamaan dengan datangnya bulan suci Ramadan dan perayaan Idul Fitri 1447 Hijriyah, sehingga bantuan ini diharapkan mampu membantu memenuhi kebutuhan dasar keluarga penerima manfaat.

Secara umum, berikut jadwal penyaluran bantuan sosial reguler yang berlaku sepanjang tahun anggaran berjalan:

• Tahap 1: Januari – Maret (mulai cair Februari)
• Tahap 2: April – Juni
• Tahap 3: Juli – September
• Tahap 4: Oktober – Desember

Jadwal tersebut bersifat nasional, namun waktu pencairan di setiap daerah dapat berbeda karena menyesuaikan kesiapan bank penyalur, proses administrasi, serta hasil verifikasi data penerima di lapangan.

Oleh sebab itu, KPM diimbau rutin memantau saldo Kartu Keluarga Sejahtera dan informasi resmi dari pemerintah setempat.

Bagaimana Proses Penyaluran PKH dan BPNT?

Pencairan dana PKH dan BPNT umumnya dilakukan melalui Kartu Keluarga Sejahtera, yang dikeluarkan oleh bank-bank milik negara yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara atau yang dikenal sebagai Himbara — mencakup BRI, BNI, Mandiri, dan BTN.

Kartu ini berfungsi sebagai instrumen pembayaran elektronik yang memungkinkan penerima mengakses dana bantuan secara langsung.

Selain jalur perbankan, Kementerian Sosial juga memanfaatkan PT Pos Indonesia sebagai saluran kedua untuk menjangkau penerima yang berada di daerah dengan akses perbankan yang terbatas.

Kedua jalur ini tetap menjadi mekanisme resmi untuk periode saat ini, mengingat rencana penyaluran melalui Koperasi Desa masih menunggu arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

“Untuk penyaluran melalui koperasi desa kami masih menunggu arahan Presiden,” tambah Saifullah Yusuf.

Cara Mengecek Saldo Kartu Keluarga Sejahtera

Setelah dana resmi masuk, penerima perlu memastikan saldo sudah tercatat dengan baik. Ada beberapa cara praktis yang bisa dilakukan untuk mengecek saldo KKS:

1. Melalui Aplikasi Mobile Banking Bank Penyalur

1. Unduh dan buka aplikasi mobile banking sesuai bank yang menerbitkan KKS Anda — misalnya Livin’ by Mandiri untuk nasabah Mandiri, atau aplikasi BNI Mobile Banking untuk nasabah BNI.
2. Login menggunakan username dan PIN atau password yang telah terdaftar.
3. Temukan tampilan kartu KKS Merah Putih Digital di halaman utama aplikasi.
4. Ketuk pada ikon kartu atau simbol yang ada di dekatnya untuk menampilkan jumlah saldo terkini.

2. Melalui Mesin ATM

1. Kunjungi mesin ATM dari bank penyalur KKS Anda yang terdekat.
2. Masukkan kartu KKS ke dalam slot kartu.
3. Pilih tampilan Bahasa Indonesia.
4. Masukkan PIN enam digit Anda dengan hati-hati.
5. Pilih menu “Transaksi Lainnya” atau “Informasi Rekening”.
6. Tekan opsi “Informasi Saldo” dan pilih “Rekening Tabungan”.
7. Layar akan menampilkan saldo dana bantuan yang tersedia.

Melalui Agen Bank atau E-Warung

1. Datangi agen bank atau e-Warung terdekat yang melayani transaksi bantuan sosial.
2. Serahkan kartu KKS kepada petugas yang bertugas.
3. Petugas akan membantu Anda mengecek saldo dan dapat mencetak struk sebagai bukti.

Cara Menarik Saldo Bantuan di Kartu Keluarga Sejahtera

Setelah saldo terverifikasi, langkah berikutnya adalah menarik dana bantuan. Berikut prosesnya:

1. Melalui Mesin ATM

1. Masukkan kartu KKS ke dalam slot mesin ATM bank penyalur.
2. Pilih Bahasa Indonesia dan masukkan PIN Anda.
3. Pilih menu “Tarik Tunai”.
4. Tentukan jumlah nominal yang ingin ditarik sesuai saldo yang tersedia.
5. Jika nominal yang diinginkan tidak tersedia dalam pilihan preset, pilih opsi “Jumlah Lain” dan ketik angka yang diinginkan.
6. Pilih “Rekening Tabungan” sebagai sumber dana.
7. Tunggu beberapa detik hingga uang keluar dari mesin.
8. Ambil uang dan jangan lupa tarik kartu serta struk transaksi sebagai bukti.

2. Melalui Agen Bank

1. Bawa kartu KKS ke agen bank atau agen Mandiri terdekat yang memiliki mesin EDC.
2. Serahkan kartu kepada petugas dan sampaikan jumlah yang ingin ditarik.
3. Petugas akan memasukkan kartu ke mesin EDC dan memilih menu penarikan tunai.
4. Masukkan PIN KKS Anda untuk memberikan otorisasi.
5. Setelah transaksi berhasil, penerima langsung mendapatkan uang tunai dari petugas.
6. Pastikan untuk menerima dan menyimpan struk transaksi sebagai bukti resmi.